PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

reviewnya ada dibawahh,, disini file docx aslinya

1.               PENDAHULUAN

Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  merupakan  kesepakatan   politik   para   founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,   Pancasila   sering   mengalami   berbagai   deviasi   dalam aktualisasi  nilai-nilainya.  Deviasi  pengamalan  Pancasila   tersebut   bisa   berupa   penambahan, pengurangan,  dan  penyimpangan  dari  makna  yang  seharusnya.  Walaupun  seiring  dengan  itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.

          Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar  dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan  bukan  itu.  Pancasila  bukan berpaham   komunisme   dan    bukan    berpaham    kapitalisme.    Pancasila    tidak    berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham  teokrasi  dan  bukan perpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan  aktualisasi  nilai-nilainya  ke  dalam kehidupan  praksis  berbangsa  dan  bernegara.  Dinamika  aktualisasi  nilai  Pancasila  bagaikan pendelum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa  pernah berhenti tepat di tengah.

     Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada  ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun  sejak  Nopember  1945  sampai  sebelum  Dekrit   Presiden   5   Juli   1959   pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem  demokrasi  liberal.Dengan kebijakan ini berarti menggerakan pendelum bergeser ke kanan. Pemerintah  Indonesia  menjadi pro Liberalisme.Deviasi ini dikoreksi  dengan  keluarnya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politk negara dirubah. Pendelum yang  posisinya di  samping  kanan  digeser  dan  digerakan  ke  kiri.Kebijakan  ini  sangat  menguntungkan  dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (baca: PKI)  Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan  pro  ke  Kiri  dengan dibuatnya  poros  Jakarta-Peking   dan   Jakarta-   Pyong   Yang.   Puncaknya   adalah   peristiwa pemberontakan  Gerakan  30  September  1965.  Peristiwa   ini   menjadi   pemicu   tumbangnya pemerintahan Orde Lama  (Ir.Soekarno)  dan  berkuasanya  pemerintahan  Orde  Baru  (Jenderal Suharto).

Pemerintah  Orde Baru  berusaha  mengoreksi  segala  penyimpangan  yang  dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemerintah  Orde  Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah  ke  posisi  Kiri  dan  anti  Barat  menariknya  ke posisi Kanan. Namun regim Orde  Barupun  akhirnya  dianggap  penyimpang  dari  garis  politik Pancasila dan UUD  1945,  Ia  dianggap  cenderung  ke  praktik  Liberalisme-kapitalistik  dalam menggelola negara. Pada  tahun 1998 muncullah gerakan reformasi  yang  dahsyat  dan  berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya regim Orde Baru telah  muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan  regim  Reformasi ini  semestinya  mampu  memberikan  koreksi  terhadap   penyimpangan   dalam   mengamalkan Pancasila dan UUD